Sedangkan menurut Bank Dunia, desentralisasi di-pertimbangkan atau diusahakan dalam bentuk yang bera-gam di negara-negara yang sedang berkembang dan berada dalam masa transisi dengan rezim yang digulingkan dan yang tidak digulingkan; dengan melalui demokrasi (baik yangAdapun prinsip dasar dari Good Govarnance itu sendiri adalah: 4] Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Demokrasi 2. 13 Universitas Indonesia 2. Pengertian good governance. Kepastian hukum 3. Word Bank dalam Nico Andrianto (2007: 24) mendefinisikan good governance sebagai. Partisipasi masyarakat 2. urutan berikutnya dari 10 besar prinsip-prinsip good governance yang dominan. Artikel ini bertujuan : (1) untuk mengeksplorasi secara historis pendekatan World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan Amerika Ada 9 karakteristik utama good governance menurut United Nation Development Program (UNDP), yaitu: Participation ( Partisipasi Masyarakat ) Setiap individu di masyarakat atau rakyat di sebuah negara memiliki hak untuk ikut andil dalam membuat keputusan, baik itu secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang resmi. Dalam konsep yang diungkapkan UNDP, good governance lebih ditekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrative dalam pengelolaan negara. Selanjutnya, good governance dalam konteks tersebut dipandang sebagai a sound of development. Berdasar. Jakarta: Rajawali Pers. Prinsip Good University Governance: a. Berdasarkan definisi UNDP, governance mempunyai tiga kaki (three legs) yaitu: 1) Economic governance, meliputi proses. Ada sembilan prinsip good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP), (Ulum 2008:40) yaitu. 2. 101 Tahun 2000, Good Governance merupakan proses pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip: mendapat dukungan dari masyarakat. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Sebutkan Prinsip prinsip GOOD GOVERNENCE? PP No. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH APARATUR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN Safrijal1, M. penghambat pada prinsip pelaksanaan prinsip good governance. Aturan hukum 3. Namun memang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. A. Kunci utama memahami good governance adalah penerapan atas prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bukan hanya sekedar teori. Popularitas terminologi ini mencuat di. Aturan hukum: Berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh. masyarakat. It assures thatSementara itu, menurut UNDP, good governance mengacu pada sistem pemerintahan yang capable, responsif, inklusif, dan transparan. 4 Lihat tabel 1 berikut ini: 4 ibid, hlm. 48 Tahun 2008 merupakan pemberian akses pelayanan pendidikan yang seluas. Skripsi. penerapan prinsip-prinsip good governance menurut Peraturan Pemerintahi Nomori 101i Tahuni 2000i dan sejalan dengan UNDP. 2 Prinsip-prinsip Good Governance Menurut UNDP “(United Nation Development Program) dalam (LAN dan BPKP 2000,7) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (good governance) adalah sebagai berikut : 1. Ada 9 indikator untuk mengukur Good Governance menurut UNDP, yaitu: 1. Konsep good corporate governance baru dikenal di Inggris pada tahun 1992. UNDP mendefinisikan sebagai “the exercise of political, economic, and administrative. Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2004). Pengawasan: Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan. Menurut UNDP (LAN & BPKP, 2000), Prinsip-Prinsip Good governance meliputi : a. 2. Konsep ini relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Program (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalamResult for: Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK. Indonesia (MTI) ada sembilan macam sebagai berikut. 1 Prinsip – prinsip Good Governance Untuk terwujudnya tata kepemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip – prinsip good governance sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat. Dalam rumusan prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme pada tahun 1997, penegakkan hukum memiliki arti yaitu sebuah rangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi. 2 Februari 2022 oleh Yusuf Abdhul. 1 Prinsip – prinsip Good Governance Untuk terwujudnya tata kepemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip – prinsip good governance sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Muhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Menurut UNDPGovernance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan. 4 Lihat tabel 1 berikut ini: 4 ibid, hlm. Sementara itu, menurut UNDP, good governance mengacu pada sistem pemerintahan yang capable, responsif, inklusif, dan transparan. Adapun prinsip-prinsip good Governance menurut United Nations Development Programme (UNDP) dalam Mas’ud (2012:18) mengungkapkan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan good Governance meliputi : 1). Pd. 43. Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen 3. Programme (UNDP) sebagaimana dikutip Lembaga . Indikator dan prinsip governance dalam pengukuran governance yang telah diterapkan di Indonesia b. 1. apabila prinsip-prinsip good governance telah diterapkan dengan baik. Muhammad: Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance 193 “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi. 1) Partisipasi masyarakat . This composed of nine principal characteristics of good. Adapun prinsip-prinsip good governance menurut UNDP dalam Mardiasmo (2009:18) mengungkapkan bahwa karakteristik atau prinsip- Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban ( responsibility ), akuntabilitas, partisipasi dan ketanggapan ( responsiveness ) sebagai prinsip kuncinya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance sebagai cara mengelola semua urusan-urusan publik dengan baikkaidah tertentu sesuai dengan prinsip–prinsip dasar Good Governance (Haryanto, 2007). Pada bagian lain, Ved P. Profesionalitas, meningkatkan. Mendekati masa pemilu (pemilihan umum) baik untuk wakil rakyat sampai Presiden, tentunya akan mendengar istilah good governance atau pemerintahan yang baik. Penegakan hukum (Rule Of Low) 3. Prinsip – prinsip good governance menurut Lembaga Administasi Negara (2003 : 7) yaitu terdapat 9 prinsip utama good governance, sebagai berikut : 1. agar proses tata pemerintahan yang baik bisa terwujud maka ada satu jalan yaitu pemerintahan harus menjalankan. Good governance dianggap sebagai hubungan sinergis dan konstruktif antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Apa saja faktor-faktor penghambat prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia? C. Responsibility (tanggung-jawab) d. Baca juga: Good Governance: Pengertian, Aktor, dan Pilarnya. Good Governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Narasumber penelitianZaman (2020) Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DI. Hj. 1. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam penga mbilan keputusan,baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwaki lan yang syah yang mewakili kepentingan mereka. dikatakan good governance apabila sudah memenuhi beberapa prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaanya. GOOD GOVERNANCE òKepemerintahan Yang Baik, Bandung: CV. Oleh Rondinelli (2007:9) terdiri dari: participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision. Hubungan kondusif antar stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayan an Publik. 2. All News. Tata kelola ( governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Participation, 2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance. Prinsip – prinsip good. Efektivitas 8. Menurut UNDP berdasarkan laporan ‘Governance and Development’ yang dikeluarkan Bank Dunia pada tahun 1992, governance dimaknai sebagai upaya kekuatan politik yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan administrasi publik (UNDP: 2007). Menurut United Nation Development Program (UNDP) 4 , Good Governance memiliki 8 (delapan) karakteristik utama (Budiseyowati) yaitu : 1. sedangk-an bagi suatu organisasi publik bahkan dalam skala negara prinsip-prinsip tersebut lebih lu-as. " Pengertian lainnya, yakni good governance merupakan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), prinsip - prinsip yang ada di dalam konsep Good Governance yaitu adanya partisipasi, kepastian hukum, tanggung jawab, transparansi, keadilan, berorientasi pada kesepakatan, akuntabilitas, visi. 2, November 2007 28 Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN garaan pemerintahan di dunia. Di mana capaian ini akan terwujud jika pemerintahan menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2012:44) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi: “(1) partisipasi, (2) Aturan hukum,. oleh Bank Dunia, IMF, UNDP, ADB dan lainnya. Yang Baik (good governance) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah Di Bagian Perlengkapan sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Good governance juga dilihat sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan, pencapaian, dan penilaian kinerja pemerintahan. Menurut World Bank, prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari. Implementasi prinsip-prinsip good governance Untuk menciptakan pemerintahan yang baik salah satunya melalui sistem pelayanan publik yang akuntabel. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: 1. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakilikepentingannya. Adapun kelima unsur. mempraktikkan prinsip-prinsip good governance. 1. Hal ini berarti. Metodologi Penelitian Pemilihan Judul. Menurut Ismanto (2005), good go- vernancemerujuk pada kultur beserta struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, tidak hanya menyangkut14 (empat belas) Prinsip “Good Governance” versi BAPPENAS Wawasan ke Depan (visionary); Keterbukaan dan Transparansi (openness and transparency); Partisipasi Masyarakat (participation); Tanggung Gugat (accountability); Supremasi Hukum (rul of law); Demokrasi (democracy); Profesionalisme dan Kompetensi (profesionalism. Penerapan prinsip-prinsip good governance di dalam pelayanan publik akan dilihat dari indikator good governance seperti yang dikutip dari UNDP, : 1. Menurut United Nation Development Program (UNDP), seperti yang dibahas pada penelitian Heriyanto, terdapat beberapa prinsip dalam penerapan good governance. Monks, Robert A. Good governance menurut UNDP (United National Development Planning), good governance merupakan merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari. Good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (society) dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi. 4. Good Governance yang efektif menuntut adanya “alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. 3. Menurut AKIP (LAN dan BPKP,. Kerjasama dengan institusi masyarakat sipil 3. 1. 14 (empat belas) Prinsip “Good Governance” versi BAPPENAS. 3 Jan Erik Lane. dan participation (Tjokroamidjojo, 2002) Sedangkan menurut UNDP, prinsip-prinsip Good Governance adalah sebagai berikut:. Dalam menjalankan konsep good governance perlu diperhatikan prinsip-prinsip good governance yang menjadi acuan agar good governance berjalan dengan semestinya. Ciri-ciri good governance berikutnya adalah pemerintahan berusaha menjembatani kepentingan-kepentingan yang beragam demi terbangunnya konsensus menyeluruh dalam hal-hal yang terbaik untuk kelompok-kelompok masyarakat yang juga beragam. Menemukan alternatif indikator dan prinsip-prinsip governance yang tepat dalam mengukur governance 1. KOMPAS. Prinsip-prinsip Good Governance UNDP (dalam Sedarmayanti, 2012: 5) mengemukakan bahwa karakterisitik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi: 1. bahwa untuk dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance), pemerintah di berbagai negara dapat menggunakan instrumen dan strategi kebijakan maupun prinsip- prinsip yang dimiliki dalam kerangka konseptual Neo-Manajemen Publik atau bisa juga disebut sebagai Administrasi Negara Baru (Nigro dan Nigro, 1980;. sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip- prinsip good governance menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Istilah good governance berasal dari Bahasa Inggris, yaitu good dan governance. pemerintahan memiliki tiga domain yaitu 1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Etika sebenarnya lebih banyak bersangkutan dengan. Pada era negara modern seperti sekarang ini, pemerintah dalam menjalankan berbagai aktivitasnya wajib melaksanakan prinsip-prinsip good governance. itu perlu dilakukan pemrioritasan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip atau karakteristik good governmance tersebut agar good governance dapat terwujud pada berbagai bidang pembangunan. NIM. Responsif 5. Prinsip Good Governance yang diciptakan World Bank justru dianggap tidak dapat. Menurut Muhammad Nur (2003:3) bahwa dalam rangka mewujudkan good governance, maka ada beberapa prinsip yang pokok yang perlu dikembangkan antara lain akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, efektif dan efisien. Faktor Faktor Budaya Politik Indonesia Pada Pemerintahan Dalam Mengupayakan Tercapainya. Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri atas: a. ; Efektif dan ekonomis dapat. (UNDP) GCG adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik,ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan negara. UNDP . b. Participation (Partisipasi) Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuanProgram (UNDP) bahwa prinsip ± prinsip Good Governance terdiri dari : 10 Partisipasi, Supermasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Kosensus, Kesetaraan, Efektif dan Efisien , Bertanggung Jawab dan Visi Strategis. Gerakan tersebut juga berlangsung di Indonesia terutama sejak era reformasi dan prinsip-prinsip serta tujuan good governance sejalan dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945. Berikut prinsip-prinsip good governance menurut UNDP: Partisipasi: Masyarakat memiliki hak suara yang sama. dikatakan good governance apabila sudah memenuhi beberapa prinsip-prinsip penting dalam pelaksanaanya. 1. berdasarkan prinsip-prinsip pokok good clean governance , setidaknya dapat dilakukan. Menurut UNDP, good governance adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab serta visi strategis. denpasar dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Good Governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis di antara Negara, Sektor Swasta, dan Masyarakat. 2011. Secara Praktis Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum utamanya tentang implementasi prinsip-prinsip good governance dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Munculnya konsep good governance berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada Negara-negara yang sedang berkembang. Dalam melaksanakan pengurusan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)PUPN/DJKN diharapkan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari 5 (lima) unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Karakteristik Good Governance. com Sedangkan menurut UNDP (Pasolong, 2019, hlm. Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip. May 2013; Yuridika 28(2). 1998, beberapa lembaga internasional seperti UNDP (United Nations Development Programme) dan World Bank, memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai good governance. Pada dasarnya prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan. Adapun kelima unsur. IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU (Studi Tentang Pengadaan Televisi Tahun Anggaran 2013). implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik. Kemudian dikembangkan oleh BadanKonsep pemerintahan yang baik itu di sebut dengan good governance. 1. 1. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan. . Dalam rumusan prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh United Nations Development Programme tahun 1997, daya tanggap memiliki arti yaitu bahwa setiap lembaga dalam prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayani. Karena itu, World Bank (1992: 1) mencoba menjelaskan good governance sebagai sebuah pesamaan dengan konsep manajemen. Pengertian good governance dan prinsip-prinsipnya (Foto ilustrasi: ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI) Jakarta -. Dalam versi World Bank, Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik. Menurut UNDP, governance atau tata pemerintahan memiliki tiga domain yaitu ; 1. Birokrasi dan Politik di Indonesia.